Politisi Senior PAN Minta Pemerintah Pertegas Pelaksanaan PSBB Untuk Tekan Covid-19

  • Whatsapp
banner 468x60

Sampai sekarang serangan Covid-19 yang belum bisa dihentikan, disetujui melebar ke sejumlah daerah. Lebih banyak seluruh provinsi yang ada di tanah air. Masyarakat daerah itu positif mematikan virus kena itu. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbaru, Sabtu (4/4) pukul 12:00 WIB, mencoba juga menambah. Tercatat 2.092 positif diserang virus Corona, 150 pulih dan 191 orang meninggal.

Karena itu, Pemerintahan Jokowi perlu lebih meyakinkan menggunakan pilihannya melakukan PSBB yang telah dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) No: 21/2020 tentang PSBB di Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019. Tidak masalah, jika tidak dapat digunakan menggunakan kuncian. Apapun istilahnya, pada kondisi seperti sekarang yang diperlukan adalah ketegasan di lapangan.

“Jangan hanya masyarakat saja di minta disiplin. Pemerintah juga harus mengatur pilihan protokol kesehatan yang ditetapkan. Tidak terjadi lagi, pemerintah hanya menegaskan untuk biaya, tetapi tidak dikonfirmasi mencegah masuknya pendatang, ”kata wakil rakyat dari Dapil X (Gresik dan Lamongan) Provinsi Jawa Timur tersebut.

Dikatakan, Zainuddinn, Pemerintah Daerah tentu saja ingin melakukan karantina wilayah untuk melindungi warganya dari ancaman virus Corona, sementara Pemerintah Pusat punya pilihan lain, membuat daerah ragu. Dengan PSBB, disetujui dapat menjalankan semua protokol kesehatan dengan baik. Mulai dari kebiasaan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) hingga melakukan pelaksanaan jarak sosial dan fisik.

Dikatakan tokoh Muhamadiyah ini, masyarakat di daerah itu baik merah, kuning maupun hijau, semua tergerak untuk melakukan penghentian pergerakan dan mengumpulkan massa dalam berbagai kegiatan seperti olah raga, sosial dan budaya. Pertokoan ditutup, kecuali pasar tertentu dan toko swalayan.

Dapatkan pendidikan semua pelatihan jenjang dan pelatihan. Juga ada larangan bepergian ke luar negeri, dan masuknya pendatang juga wisatawan asing. “Pastikan tenaga medis yang di garda depan aman dirawat pasien,” kata dia.

Dalam hal kegiatan, kata tokoh ini, Pemerintah dapat membantu masyarakat menjalankan maklumat berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang meminta umatnya pindah kegiatan keagamaan berjamaah selama masa darurat.

Dalam rangka percepatan, jelas Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, 2008-2016 kelahiran Tulungagung, 7 Juli 1954 itu, Pemerintah sudah benar-benar mencoba mempersiapkan anggaran. Masyarakat Tahu Pemerintah telah mendapat dana Rp 405,1 trilyun.

Itu merupakan angka yang cukup besar untuk bisa melakukan percepatan. Namun, lebih dari hanya sedikit menghitung angkanya, tetapi lebih pada akuntabilitasnya. Dari sisi keuangan harus akuntabel, juga dari sisi prosedur dan teknis penggunaannya. Begitu pun dari sisi Manfaat juga harus akuntabel.

Para pengelola dana percepatan seperti Menteri Keuangan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memiliki hak imunitas yang terkait dengan perjanjian dalam Perpu No: 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Hak imunitas tersebut diluncurkan, lanjut Zainuddin, meminta pelaksana di lapangan yang diambil mengambil tindakan tegas dalam eksekusi penggunaan dana. Pertama demi nyawa dan keselamatan rakyat dari terkendali Pandemi Corona, di samping juga ketahanan dan kelangsungan ekonomi masyarakat.

Karena itu, jangan sampai ada penyalah gunaan hak imunitas. “Jangan karena tidak dapat dijerat dengan baik, karena pengaturannya diatur oleh Perppu, para pengelola kemudian akan bebas mengkorupsi dana yang berbunga trilyun rupiah yang sejatinya adalah uang rakyat. Jika itu terjadi PSBB akan mandul. Banyak protokol kesehatan yang tidak terfasilitasi. ”

Dibatalkan, kata Zainuddin, wabah virus yang dimatikan ini akan tetap tidak terkendali. Korban Corona terus berjatuhan dan tidak berhasil di kemudian hari. “Ini tentu saja tidak dapat terjadi. Karena itu, pertegas implementasi PSBB dengan pengambilan sikap dan kebijakan yang disetujui dalam implementasi persetujuan virus corona. Jamin akuntabilitas penggunaan dana kontribusi baik dari sisi keuangan, prosedural maupun manfaat dana sebesar itu disediakan. Akhir kalam, terapkan dengan tegas PSBBoleh Indonesia bisa kendalikan Covid-19 dengan cepat, ”demikian Prof Dr Zainuddin Maliki. (decha)

 

sumber : http://possore.com/2020/04/04/politisi-senior-pan-minta-pemerintah-pertegas-pelaksanaan-psbb-untuk-tekan-covid-19/

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *